dimuat di Jawa Pos, 15 Agustus 2009, klik

http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=85586

Anak bangsa adalah anak sejarah sekaligus ahli waris kisah. Mewarisi kisah berarti juga mewarisi semangat. Dengan semangat itulah, kisah selanjutnya akan ditorehkan oleh para penerus. Berkaitan dengan ulang tahun kemerdekaan yang lusa kita peringati bersama, pertanyaan kritis yang kerap muncul adalah benarkah kemerdekaan yang kita peroleh merupakan buah perjuangan? Ataukah hadiah belaka? Kemerdekaan memang bisa dimaknai sebagai hadiah, tapi tentu bukan pemberian cuma-cuma.

Hadiah dari Jepang?

Kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai hadiah dari Pemerintah Jepang. Asumsi tersebut sebenarnya cukup beralasan. Gagasan menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia muncul pada 7 September 1944 melalui pernyataan PM Koiso Kuniaki yang menggantikan Hideki Tojo. Sejak saat itulah, Sang Saka Merah Putih boleh dikibarkan. Bahkan, Laksamana Muda Maeda Tadashi mendirikan Asrama Indonesia Merdeka di Jakarta serta membantu biaya perjalanan Soekarno dan Hatta ke beberapa daerah. Selain itu, Jawa Hokokai sebagai organisasi bentukan Jepang mulai diizinkan membentuk kelompok pemuda militer sendiri, yaitu Barisan Pelopor. Organisasi Islam Masyumi juga diizinkan membentuk sayap militer (Hizbullah).

Untuk memperlihatkan keseriusannya, pada Maret 1945 Jepang mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggota tokoh-tokoh Indonesia. Melunaknya sikap Jepang seolah menggambarkan bahwa Jepang sangat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Tapi, sesungguhnya kemerdekaan yang akan diberikan hanyalah kemerdekaan semu. Sikap Jepang yang pro-kemerdekaan adalah demi menggalang dukungan Indonesia menghadapi Sekutu, atau setidaknya untuk menenangkan Indonesia agar tidak memberontak. Hal ini perlu dilakukan karena Jepang sendiri benar-benar direpotkan oleh gempuran Sekutu. Andai Jepang berhasil mengalahkan Sekutu, belum tentu Indonesia benar-benar dimerdekakan. Sebab, Jepang tidak akan begitu saja melepas wilayah kaya bahan tambang yang sangat diperlukan bagi industri dalam negeri mereka.

Hadiah dari Sekutu?

Bisa jadi, kemerdekaan kita justru hadiah dari Sekutu. Seandainya Jepang tidak ditaklukkan oleh Sekutu, ada kemungkinan Jepang masih menghunjamkan tajinya di negara-negara Asia Tenggara. Termasuk Indonesia. Jepang menyerah kepada Sekutu setelah Bom Atom Little Boy dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kaisar Jepang Tenno Heika Hirohito menye­tujui Postdam Declaration sebagai pernyataan menyerah tanpa syarat, sembari memberikan perintah menghentikan perang pada 15 Agustus 1945.

Secara sederhana dapat disimpulkan, kemerdekaan Indonesia merupakan keuntungan dari kekalahan Jepang terhadap Sekutu. Kemerdekaan dikatakan sebagai hadiah dari Sekutu karena Sekutu seolah membiarkan Indonesia absent dari kekuasaan negara mana pun. Meski secara de jure Indonesia masih di bawah kekuasaan Jepang, secara de facto Jepang bukan lagi negara yang berkuasa karena telah ditaklukkan oleh Sekutu sehingga status Indonesia berada pada kekosongan kekuasaan.

Pembiaran yang dilakukan oleh Sekutu, tampaknya, bukan kesengajaan. Sekutu sedang mengalami euforia kemenangan atas Jepang. Sekutu juga masih shock melihat dampak teknologi pemusnah masal yang baru pertama digunakan dalam perang. Situasi tersebut membuat mereka alpa untuk mengambil alih daerah-daerah bekas jajahan Jepang. Dikatakan alpa karena sebenarnya Sekutu telah membuat rencana penaklukan Asia Tenggara melalui perwira Inggris Lord Louis Mountbatten. Bahkan, akhirnya Pasukan Sekutu di bawah pimpinan Letnan Jendral Sir Philip Christison juga mulai merangsek ke Medan, Palembang, Padang, Semarang, dan Surabaya.

Untunglah, sebelum upaya perebutan kembali itu berbuah, para pemimpin Indonesia, terutama dari golongan pemuda, cepat-cepat mengambil alih kekosongan kekuasaan. Pada kondisi kosong itulah bangsa Indonesia seolah menemukan momentum untuk mengegolkan tujuan yang selama itu selalu terhambat: merdeka.

Ketika kekosongan kekuasaan terjadi, Soekarno, Hatta, dan hampir seluruh tokoh tua sangat berhati-hati mengambil sikap. Tokoh-tokoh tua tidak segera memanfaatkan waktu untuk memerdekakan diri. Mereka masih menunggu “sabda” dari Pemerintah Jepang yang sedianya akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada September 1945.

Janji kemerdekaan yang ditawarkan Jepang, yang oleh para pemuda dianggap sebagai kidung nina bobo dan isapan jempol, tak perlu lagi dinanti kelanjutannya. Mereka ingin mengambil peluang merebut kemerdekaan sesegera mungkin. Tak heran jika para pemuda bersikukuh “memboyong” Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok. Isi teks proklamasi yang disusun jauh dari harapan pemuda. Pemuda meng­hendaki teks proklamasi yang menggebu, berapi-api, dan bergelora. Golongan tua justru menyusun teks yang sangat hati-hati dan lebih fleksibel. Kehati-hatian tersebut lahir dari pertimbangan mereka yang matang. Teks itu memang dengan tegas memancang tonggak kemerdekaan, yaitu diwakili dengan kalimat ”…dengan ini menyatakan kemerdekaannya”. Namun, ditambahkan kalimat yang lebih akomodatif agar tidak terlalu menyakiti perasaan pihak Jepang. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan “hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dll diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.

Bukan Hadiah

Andaipun Jepang dianggap berjasa karena melepaskan Indonesia dari penjajahan Belanda, jasa mereka sangat tidak sebanding dengan penderitaan dan korban Jiwa yang diderita Indonesia selama masa pendudukan. Pun seandainya Sekutu dianggap berjasa mengusir Jepang dari Nusantara, tujuan Sekutu sesungguhnya bukan membantu memerdekaan Indonesia. Mereka ingin membalas serangan terhadap Pearl Harbour dan Darwin, sekaligus memantapkan posisi hegemoni dunia yang baru.

Bahkan, seandainya Jepang tidak pernah berencana memberikan hadiah kemerdekaan, bangsa Indonesia juga sudah berupaya merebutnya. Berbagai trial and error untuk tujuan itu sudah dilakukan. Sebut saja perlawanan para petani atas kewajiban penyerahan beras yang terjadi di Priangan pada Februari 1944, pemberontakan Detasemen PETA Blitar pada Februari 1945, dan sebagainya.

Sikap lunak yang pernah ditunjukkan Jepang bukanlah kemurahan hati yang benar-benar murni, namun cermin dari kekhawatiran Jepang terhadap benih-benih pemberontakan yang mulai bermunculan di Indonesia. Jepang sendiri sudah kewalahan menangkis serangan Sekutu.

Kesimpulannya, kemerdekaan Indonesia adalah hasil kejelian para pemuda dan pemimpin bangsa dalam melihat peluang. Sebagai sebuah momentum, peluang itu adalah hadiah dari Tuhan untuk bangsa ini atas perjuangan berdarah dan tak kenal lelah selama berabad-abad. (*)

Anda akan dibawa ke bagian terdingin di planet ini dimana Beruang Kutub kian hari kian terancam sirna. Salah satu beruang kutup jantan digambarkan wafat karena sulitnya menemukan makanan setelah pemanasan global meluluh lantakkan es padat mereka. Anda juga akan dijumpakan dengan Gajah Afrika yang kehausan, berjalan ratusan mil di tengah Kalahari dan diterpa badai gurun, demi mencapai tempat minum di Okavango yang juga mulai mengering karena global warming. Selanjutnya, kisah anak paus dan induknya yang harus berenang 6000 kilometer juga akan membuat anda tertegun. Naiknya suhu bumi telah mengurangi jumlah plankton, yang padanya berbagai biota laut termasuk paus menggantungkan hidup. Alhasil, anda akan dengan cepat menyimpulkan bahwa global warming tidak hanya mengancam manusia, namun juga aneka satwa.

Film ini memang membuat kita merasa trenyuh (sedih dan prihatin), bukan hanya karena fakta-fakta yang memilukan diatas, namun juga bagaimana fakta-fakta itu dihantarkan ke ruang sadar dan bawah sadar kita. Suara Patrick Stewart yang bergetar mampu membawa narasi film ini dengan sangat emosional. Musik garapan George Fenton yang kadang lirih lalu menggemuruh dan mendentum, sangat mirip warna aransement Kitaro, membantu mengaduk-aduk emosi anda. Ditambah beberapa slow motion yang lembut membuat mata anda tak akan rela berkedip.

Tapi bagi anda yang tidak suka genre film sedih, jangan khawatir, karena film ini juga akan cukup menghibur anda. Anda akan dimanjakan gambar-gambar memukau. Jutaan kawanan burung yang memenuhi langit, tarian dan nyanyian burung-burung surgawi di tanah Papua, hutan tropis nan sejuk, kilatan aurora di kutup utara, pesona air terjun Niagara, ratusan lumba-lumba yang berpacu bagaikan misil termuntah dari submarine, loncatan nan molek sang raja lautan great white shark, hingga langkah kecil yang lucu dari si happy feet, penguin. Untuk menggarap film ini, BBC Worldwide dan Greenlight Media harus mendatangi 200 lokasi di berbagai penjuru bumi. Bukan hanya untuk mendapatkan gambar-gambar memukau, namun juga menunjukkan fakta-fakta belum terungkap. Waktu penggarapannya pun terbilang panjang; untuk menggambarkan sebuah siklus kehidupan sepanjang satu tahun, film ini harus digarap selama lima tahun. Tak heran jika film bertajuk “earth” ini disebut-sebut sebagai film dokumenter termahal sepanjang sejarah.

Film ini memang sudah dirilis sejak 16 November 2008 lalu, namun tidak ada kata terlambat bagi anda yang belum menontonnya. Tonton segera sebelum anda terlambat untuk menyelamatkan dunia. Bukan bermaksud beriklan, hanya meneruskan pesan moral yang menjadi penutup film ini: “but it is not too late to make a difference”

Interreligious Dialog dan Demokrasi menjadi agenda wajib bagi Jaringan Islam Liberal ( JIL) karena lembaga ini memang dibentuk guna merespon kebutuhan tersebut sebagai salah satu gerbong dari rangkaian kereta reformasi di negeri ini. Profil tentang JIL dan perannya dalam interreligious dialog ini terungkap dalam wawancara Erham Budi Wiranto dengan Novriantoni, koordinator program pada Jaringan Islam Liberal, yang dilaksanakan di kantor JIL, Utan Kayu Jakarta, 27 Maret 2009 lalu. Berikut ini petikannya:

Erham : sebenarnya, apa latar belakang dibentuknya JIL, mungkin bisa diceritakan sejarahnya?

Novriantoni: di saat mulai bergulirnya reformasi yang saat itu digawangi Amien Rais dan rekan-rekan terutama kawan-kawan mahasiswa, era kebebasan media kan dimulai. Maka pada waktu itu teman-teman sudah memikirkan perlunya sebuah wadah untuk menampung ide-ide kebebasan beragama yang semasa orde baru selalu didikte pemerintah. Kalau resminya JIL berdiri, ya sejak 8 maret 2001, yang ditandai dengan dibuatnya website JIL. Program kerja yang dilaksanakan waktu itu sederhana saja, seperti sindikasi media di Koran Tempo dan talkshow radio tentang agama dan toleransi. Secara kelembagaan awalnya JIL berdiri dibawah ISAI (institute Studi Arus Informasi). Jadi semacam bidang kajian atau diskusi Islam pada lembaga tersebut. Kantor ISAI juga disini, di utan kayu.

Erham: Mengapa memililih bentuk jaringan?

Novriantoni: karena alasan praktis atau pragmatis saja, ya biar lebih mudah dikelola dengan resources (sumber daya) yang terbatas. Selain itu JIL tidak berhasrat untuk menjadi ormas seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam dan sebagainya. JIL lebih sebagai lembaga pemikiran, lembaga tempat para kawan-kawan muda yang punya pikiran mencerahkan berhimpun. Selain itu ya karena kesiapan kita cuma itu.

Erham : Apakah secara kelembagaan JIL saat ini masih dibawah ISAI?

Novriantoni: Sejak 2005 sudah tidak lagi, sekarang sudah dibawah yayasan yang kita buat sendiri “Yayasan Kajian Islam Utan Kayu” walaupun sebenarnya antara ISAI dan JIL masih satu komplek. Komunitas utan kayu kan banyak; ada radio, galeri, ISAI, kedai Tempo, teater dan lain-lain. Erham: Jaringan JIL saat ini sudah seluas apa? Novriantoni: Tidak terlalu luas. Kami terutama di Jawa, kalau diluar jawa paling di NTB, NTT, Medan, Lampung, Sumbar, sedagkan untuk daerah Kalimantan dan Sulawesi malah belum ada. Tapi memang fokus kita saat ini baru di jawa, terutama masyarakat menengah keatas terdidik, seperti anak-anak muda di dunia kampus. Jadi memang tidak berurusan langsung ke grassroot. Kita sadar bahwa membawa gagasan liberal ke kalangan grassroot memang tidak mudah. Perlu semacam intermediary atau perantara antara lapisan masyarakat grassroot dan kalangan elit. Mahasiswa kan kalangan elit. Maka biasanya kita kerja sama dengan kalangan BEM, kawan-kawan studi club di kampus, underbow organisasi islam, dan sebagainya.

Erham: Adakah obsesi ke depan untuk lebih melebarkan jaringan?

Novriantoni: sebenarnya keinginan itu Ada. Beberapa kali kita pernah mengumpulkan temen-temen jaringan kita dari beberapa daerah. Ada 40an orang saat itu. Beberapa rekan pernah mengajukan diri untuk menjadi cabang JIL di Jogja, Bandung, dan sebagainya. Tapi kami merasa belum punya kapasitas untuk itu, kita masih ingin JIL ini non-formal saja. Sebenarnya bisa saja (menjadi formal) itu dilakukan, ya tinggal bikin kode etik dan sebagainya, selebihnya mereka otonom dari JIL. Tapi kita menimbang banyak hal, kita menyadari bahwa tantangannya juga besar. Kita sih sudah biasa dengan ancaman, dan terror dan macam-macam itu. Kita sih sebenarnya ingin mempersilakan temen-temen di daerah jika memang berani mengambil resiko itu. Nah, teman-teman di daerah apakah siap dengan segala resiko itu. Lagipula kita juga tidak punya kapasitas misalnya untuk kunjungan ke daerah dan sebagainya. Jadi kita bikin less formal aja, yang tidak mengikat gitu. Relasi kita dengan daerah biasanya cuma di penerbitan bulletin dan diskusi kampus. Sebenarnya mas Ulil juga punya obsesi besar. Tapi kan mas ulil lagi belajar di Amerika. Jika dia sudah kembali bisa jadi ia berani mengambil langkah ini. Untuk sementara gini dulu. Tapi kalau sudah membengkak jadi organisasi formal kan juga jadi akan lebih susah bergeraknya. Semakin tambun tubuh semakin berat melangkah.

Erham: Jadi JIL menyebut simpatisannya sebagai apa?

Novriantoni: Mereka sebagai partner, bukan anggota Karena kita tidak punya kartu anggota JIL, bukan pula kader dan sebagainya. Karena gini, sebetulnya tantangan yang dihadapi JIL itu kan lebih kongkrit lagi dirasakan rekan-rekan di kampus atau daerah kan. Misalnya kita mengeluhkan fundamentalisme, radikalisme, wahabisme dan sebagainya yang merambah dunia kampus atau daerah, itu kan teman-teman di daerah masing-masing yang lebih merasakan. JIL Cuma memantau dari kejauhan. Dari tantangan riil kawan-kawan kan artinya mereka sudah bergulat sendiri. Jadi peran JIL ya hanya memfasilitasi cara pandang atau cara menghadapi persoalan, sedikit banyak memberikan amunisi wacana.

Erham: Secara keorganisasian JIL ini bagaimana?

Novriantoni: Kita juga ada ketua, sekretaris, dan bendahara, dsb, hal seperti itu kan mau tidak mau tetap harus ada kan. Tapi di kami istilahnya koordinator, dulu koordinatornya mas Ulil, terus Hamid Basyaib, Luthfi Assyaukani sampai sekarang, saya sendiri koordinator program yang memastikan semua program jalan.

Erham: Bagaimana sistem rekruitmen untuk masuk menjadi aktivis JIL?

Novriantoni: Tergantung kebutuhan, JIL tidak perlu banyak orang untuk mengurusya, aktifis JIL tidak pernah lebih dari 10 orang, sekarang juga cuma 7 orang. Rekruitmen sesuai kebutuhan, misalnya kita butuh officer untuk diskusi kampus. Saidiman direkrut karena program officer untuk diskusi kampus itu sudah pindah ke tempat lain, Anik pindah ke ICRP. Jadi JIL memberikan kebebasan untuk pindah ke tempat lain yang lebih baik, misalnya mas Anik ada tawaran jadi direktur ICRP ya kita persilakan beliau aktif disitu. Karena JIL tidak menjanjikan apa-apa, tidak ada jenjang karir dsb. Sekedar honor salary bulanan sich ada. Kita tidak pernah buka lowongan terbuka, kita cuma ambil orang yang kita ketahui track recordnya.

Erham: darimana JIL membiayai kegiatannya?

Novriantoni: Dulu dari The Asia Foundation dari tahun 2001-2005. Pertengahan 2005 tidak dapat lagi dari TAF. Jadi sekarang JIL dananya dari voluntary (sumbangan sukarela). Misalnya Goenawan Mohamad saweran (sumbangan dana) buat JIL perbulan, dan beberapa orang lain simpatisan yang juga saweran untuk JIL, jadi ada beberapa orang yang support JIL terus menerus. Funding asing tidak kita pakai lagi, kecuali ada yang mengajak kerjasama, misalnya kedutaan ajak kerjasama program diskusi kampus, pengadaan buku dsb. Secara umum bukan funding yang menentukan program kita, mereka mau support oke, tidak mau juga gak apa apa. Kita yang menentukan program, bukan funding. Rejeki Tuhan kan banyak dimana-mana, he he. Donatur domestic kecil-kecilan juga ada. Ada yang ngasih sejuta perbulan ada tiga juta. Untuk kaya ya JIL memang tidak bisa, tapi ya sekedar untuk survive saja. Jadi, silakan cek, mana NGO yang paling aktif dengan dana paling minim. JIL itu NGO yang berdana kecil tapi kerjanya banyak. Hanya dengan 400jutaan JIL bisa bikin 50an diskusi dalam setahun. Dibandingkan lembaga lain yang dapat dana milyaran tapi kerjanya mana, tidak tampak.

Erham: Bagaimana JIL memandang kultur interreligious dialog di Indonesia saat ini?

Novriantoni: Kita sudah banyak kemajuan, di zaman Orde Baru dialog antar agama itu lebih sebagai “state sponsor”. Sebetulnya tidak ada dialog, Gejolak saat itu sebenarnya ada, dan saling ketidak sepahaman antar agama itu banyak, ada disertasi kawan kita di Leiden yang menyimpulkan bahwa yang terjadi di Indonesia adalah saling curiga antar agama. Meski Departemen Agama sejak Mukti Ali sudah coba merintis dialog itu, cuma itu hanya kebutuhan pemerintah akan stabilitas, bukan genuine dari perasaan umat beragama bahwa ada banyak problem, ada api dalam sekam dalam hubungan antar umat beragama. Dan orde baru sangat anti dengan yang namanya percekcokan meski kecil, apalagi besar. Saya kira pasca reformasi dialog antar agama itu sangat digalakkan. Dan coraknya agak beda dengan zaman Orba atau oleh pemerintah. Mulailah muncul upaya dialog yang bukan atas inisiatif pemerintah seperti lahirnya Interfidei, ICRP, dan sebagainya. Apalagi setelah terbukti “api dalam sekam hubungan antar agama” itu teryata menyala setelah reformasi. Sekarang sudah tampak lebih giat adanya dialog antar agama, dan live in antar agama, dsb. Kita selama ini kan dialognya Cuma co-eksistensi bukan proeksistensi atau kooperasi. Kita hidup saling kenal dan hormati tapi sekedar sama-sama hidup aja. Bukan, misalnya, kenapa Hindu nyepi – apa yang bisa saya lakukan- itu baru proeksistensi. Apalagi kalau harus sampai ke kooperasi, masih langka. Di era reformasi ini koeksistensi mengalami hambatan ketika ada konflik antara agama seperti di Poso. Jadi, terasa bahwa sekarang Ini kebutuhan ini bukan lagi state oriented tapi society oriented dan community oriented biar kita hidup berdampingan secara damai

Erham: Jadi untuk saat ini dialog macam apa yang perlu ditekankan?

Novriantoni: Selama ini simpul dialog itu sudah ada di masyarakat awam. Selama ini asumsi kita dialog itu Cuma di kalangan elit. Padahal sebenarnya di kalangan awam sendiri sudah punya bekal sendiri. Kedua, mungkin isu utama sudah berubah, tapi saya tidak setuju jika dikatakan bahwa dialog teologis sudah tak lagi penting, sebab ini fundamentnya. Ga mungkin kan kita dialog tanpa memahami dasarnya. Aksi kan dibentuk oleh paradigma/persepektif kita. Kalo persepktif kita masih salah atau tidak memuat unsur mutual understanding ya akan susah saling memahami. Makanya yang kita kembangkan sekarang semisal live in antar agama agar mereka saling memahami. Islam ke gereja Kristen ke masjid agar mereka saling emmahami. Masyarakat yang saling terbuka saling mengerti justru menjadi masyarakat yang lebih imun dengan profokasi. Ketiga, ya seperti Hans Kung itu, kita butuh etika bersama (global ethic). Tak perlu melihat agama apa, asal ada kemiskinian ya kita selesaikan bersama. Keempat, kritisisme ke policy pemerintah itu perlu. Kebijakan sat ini bisa berkembang ke anti demokrasi atau state driven lagi, karena setiap ada konflik kita serahkan ke pemerintah. Padahal pemerintah punya agenda sendiri, yang penting gimana kekuasaan mereka bisa langgeng, jadi bukan kepentingan salaing memahami antar agama. Pemerintah Cuma berupaya mengontrol semua kelompok civil society, kelompok agama, kelompok kritis, dsb. Misalnya UUKUB, keputusan untuk kelompok minoritas, dsb. Kekangan yang menimpa satu kelompok kan menjadi jalan bagi pemerintah untuk pengekangan yang lain. Jadi kritik dari kawan-kawan perlu diarahkan ke state policy: bagaimana penerintah menghadapi gejolak antar agama, bagaimana menghadapi fenomena sosial baru, sebenarnya masalah ini kan sudah ada sejak zaman orba, cuma di masa kini kan lebih terekspos, lebih bebas orang memperbincangkannya, dan lebih mudah orang menghakimi maupun membela. Jadi tidak ada yang baru sebenarnya, cuma lebih terekspos bebas.

Erham: Menurut JIL bagaimana peran pemerintah saat ini, apakah pemerintah masih terlalu lemah?

Novriantoni: Pemerintah belum punya formula, mereka masih bingung juga, bagaimana menghadapi kasus antar agama dan fenomena social dan keagamaan baru. Karena kita kan lama, bahkan sejak masa Soekarno pemerintah berperan secara determinan dalam segala perkara. Sekarang kita menghadapi masyarakat civil society dan agama yang lebih otonom dari pemerintah dan memunculkan banyak perkara. Kita mengharap pemerintah punya standar kelompok apa yang bisa ditoleransi dan kelompok mana yang tidak. Tapi selama ini memang kelihatannya belum ada standar itu. Taruhlah misalnya kita lihat SKB untuk ahmadiyah, apa logisnya. Pada satu sisi kita melihat cukup moderat, tapi pemerintah masih belum punya standar apa yang bisa ditoleran dan yang tidak. Pemerintah kita saat ini sangat rentan terhadap pressure. Ketika SBY bilang, “Negara tak boleh kalah”, mengapa dia bilang gitu, kalau dilihat mafhum mukhalafah-nya bias disimpulkan bahwa ada perasaan bahwa selama ini pemerintah kalah. Karena sudah lama terbiar kasus pembakaran pengusiran dsb itu. Harusnya pemerintah bilang “oke anda beda, tapi sekali anda membakar mengusir ricuh anda akan berhdapan dengan yang diatas (hukum Negara)”. Yang kita liat kan sebaliknya, anda lihat orang Ahmadiyah di NTB mereka tidak boleh pulang ke rumah.. Bayangkan betapa susahnya mengumpulkan uang untuk beli rumah, kendaraan dsb. Mereka terlanggar hak ekonomi dan sosial nya. pelanggaran ini malah dikukuhkan keputusan bupati dsbnya. Harusnya kan pemerintah melindungi hak ekonomi sosial budaya dan politik seluruh warga Negara Indonesia tanpa kecuali. Selama ini kita tidakmelihat adanya standar semacam itu, jadi selama ini gak jelas apa standar yang diapakai pemerintah saat ini

Erham: Termasuk merebaknya perda bernuansa syariat, menurut anda apakah ini sebagai sebuah kecolongan bagi pemerintah?

Novriantoni: Ini lebih rumit lagi, kita merasa, kadang itu sifatnya politis karena bupati yang incumbent ingin merebut simpati masa. Tapi disisi lain kita melihat masyarakat kita rentan juga untuk terbuai mimpi otoritrianisme, mimpi sebuah order semuanya teratur, dsb, dengan cara membuat perda jilbab, ga boleh peremuan keluar malem, jum’at khusu’ dsb. Ini berbahaya sebab sejarah kinta menunjukkan bahwa wahabisasi masyarakat itu bukan sporadic, dia berlangsung sistematis meskipun dikerjakan secara sporadic di tempat yang mungkin seperti di daerah di yang jauh dari pusat pemerintahan, seperti di bulukumba dsb. Pemerintah pun bingung, missal anda Tanya gimana sikap kementrian dalam negeri menghadapi perda-perda bermasalah, apakah mereka berani menganulirnya. Jadi masih ada kegamangan antara euphoria demokrasi dan keinginan menyampaikan aspirasi primordial dengan kehendak pemerintah untuk meregulasi apresisasi yang sangat liar ini. Mendagri tidak berani mengatakan “jangan terapkan ini, ini wewenang pusat bukan bagian dari otonomi”. Saya berharap suatu saat nanti masyarakat jenuh dengan hal semacam itu. Mengapa kita bersuara lantang seperti ini. Semua hukum yang tidak didasarkan keilahian lebih gampang direvisi ketimbang hukum yang didasarkan atas keilahian /sacral, itu akan sulit diubah jika ternyata keliru. Meskipun hukum itu dilaksanakan serampangan tetap akan ada orang yang siap mati mempertahankannya. Kalo hukum sekuler, terbukti keliru kita akan lebih mudah merubahnya. Jadi relativisme itu sangat perlu dalam demokrasi.kalo kita keliru kita mengubah, sementara absolutism bisa jadi sangat tidak compatible dengan demokrasi. Sekarang ada orang yang bilang, meskipun ada hukum seperti itu tapi tetap ga jalan. Ya Alhamdulillah kalo ga jalan, dan nau’udzubillah kalau sampe berjalan. Tapi problemnya adalah, mereka akan menunggu pressure group yang lebih kuat sehingga menemukan momentumnya untuk dijalankan seperti di Aceh. Mungkin orang bisa bahagia karena Indonesia sangat plural, Talibanisasi mungkin tidak akan terjadi di Indonesia. Tapi kita perlu waspada, sejarahnya talibanisasi dan wahabisasi di Indoneia pertama sudah terjadi di Sumatera Barat tahun 1800an.

Erham: Jika dibandingkan dialog agama dan demokrasi di Indonesia dengan Negara lain, apakah Indonesia tertinggal?

Novriantoni: Indonesia tergolong maju, anda akan kesulitan menemukan dialog antar agama di Negara lain dengan participant yang lebih variatif dengan intensitas yang cukup tinggi dan kerjasama yang cukup baik. Di Mesir, dialog hanya terjadi antara islam dan Kristen koptik saja. Di Indonesia diiringi oleh demokrasi dimungkinkan terlaksana dengan lebih damai dan terbuka. Di Malaysia sangat terbelakang., orang Kristen saja tidak boleh menyebut Alloh, yoga diharamkan, banyak hal yang masih terbelakang di Malaysia, walaupun mereka masyarakat yang sangat rentan. Muslimnya cuma 60%, kalo sedikit saja terjadi chaos, seperti yang dialami Indonesia 1998, konflik rasial dan konflik agamanya bisa lebih dahsyat daripada Indonesia. Singapura, negara yang undercontrol oleh pemerintah sehingga dialog bisa diakatakan tidak terjadi. Yang agak baik ya Turki. Intinya Indonesia memang punya keunikan/khas. Makanya ada CRCS kan?.. ha…ha..

Erham: Program JIL sendiri yang focus ke Interreligious Dialog apa saja?

Novriantoni: Hampir semua program kita sensitive interreligious dialog. Yang rutin ya diskusi, artikel website, talkshow radio, dan anda jangan lupa, saya rasa hanya talkshow kita yang secara bebas memperbincangkan semua agama kita undang mereka untuk bicara. Semua program kita punya dimensi dialog antar agama, punya keinginan meningkatkan pemahaman antar agama.

Erham: Kalo advokasi bagi minoritas etnis dan gender?

Novriantoni: Minoritas Gender tidak langsung, minoritas etnis tidak nyata, tapi kalo minoritas agama iya. Kita advokasi ahmadiyah, Lia Eden, kelompok penghayat, advokasi kelompok yang dikriminalkan karena pandangan keaagamaannya. Tapi untuk masuk ke minoritas gender dsb memang agak riskan bagi kita, mungkin memang bukan porsi kita, intinya kiita mendukung hak setiap orang untuk punya otonomi individunya sepanjang tidak merecoki orang lain, prinsip itu yang kita dukung

Erham: Tahun 2009 ini, JIL mau focus ke mana?

Novriantoni: 2009 kita mau focus ke capacity building. Kita merasa setelah 8 tahun ada banyak kelemahan dalam SDM. Kita tak punya capasiti building yang baik. Jangan lupa, kadang sejarah Islam Indonesia mengalami moderasi karena ada individu atau kelompok yang sengaja atau tak sengaja disiapkan untuk berani bersuara melawan konservatisme, dan fundamentalism. Kalau tidak ada Cak Nur, Gus Dur, Dawam, Syafii Maarif, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, yang punya pengaruh di level organizational dan akar rumput, Islam di Indonesia itu bisa gawat. Jangan lupa, funding Arab Saudi itu besar sekali, jauh lebih besar daripada funding dari TAF 1 milyar setahun. Arab Saudi bisa ratusan milyar. Kalo anda baca sejarah betapa dahsyatnya funding Saudi untuk DDII Natsir. Funding itu sekarang larinya ke DDII, PKS beberapa, FPI, Laskar Jihad, HTI enggak. Jadi kita terselamatkan oleh orang-orang yang saya sebut tadi. Kita tak bisa mengharap pada Gus Dur terus menerus, kita perlu mencetak Gusdur, Caknur, Wahib baru. Tak perlu dominan, tak perlu jadi mayoritas, minoritas saja sudah cukup, tapi jangan sampai gak ada sama sekali.

Erham: Seandainya JIL jadi mayoritas, dalam arti sudah punya banyak pengikut, apakah JIL mau ke politik praktis?

Novriantoni: Ah tidak, Bukan kapasitas kita mas, ya karena orangnya ga ada… JIL dalam beberapa hal bisa bertemu partai2 nasional. Dalam hal politik kita ini konservatif lho. Dalam arti mengkonservasi apa yang dirumuskan founding father kita, Bhineka tunggal ika dsb. Kita menganggap itu sejarah yang perlu dilanjutkan, dan pada titik itu kita bisa saja punya titik temu dengan parpol yang concern dalam platform yang sama.

Erham: Ada anggapan bahwa JIL merupakan lembaga yang “liberal eksklusif”. Dalam arti bahwa JIL jaga jarak dengan kelompok lain yang tidak sepaham. Apakah hal itu benar?

Novriantoni: Dalam beberapa hal memang benar. Gini ya, kalo anda punya program talkshow radio apakah perlu mengundang FPI atau tidak. Saya rasa tidak perlu karena suara mereka sudah lantang didengar di media lain. Nah, gagasan JIL itu kan sebenarnya gagasan yang lemah di level kemasyarakatan. Kalau dibanding PKS dan lain-lain yang sangat well-organized, ya JIL gak ada apa-apanya. Eksklusif pada aspek itu iya, kita promoting gagasan yang sebenarnya belum well-accepted, tapi jangan dianggap bahwa Sesutu yang tidak diterima itu tidak baik. Anda bayangkan tahun 70an Cak Nur punya gagasan yang tidak diterima, tapi tahun 2000an gagasan itu kan mulai diterima, bahkan PKS saja lebh suka membawa piagam Madinah ketimbang piagam Jakarta. Jadi beberapa kali kita juga dialog dengan mereka, tapi ya dialog mereka kan pakai teriak-teriak gitu, jadi dialog tidak kondusif kalau dengan teriak-teriak.

Nikmatnya Musik Yoga

 

“Saatnya telah tiba dimana aku akan menemuiMu dan menari bersamaMu

Dengan menghirup kegembiraan, kinilah saatnya hidup dalam kebahagiaan yang sempurna”

 

Syair itu merupakan ungkapan kebahagiaan seseorang tatkala merasa menemukan “Yang Dicintainya.” Itulah kebahagiaan di saat-saat intim bersama Tuhan. Ungkapan itulah yang sepertinya ingin disampaikan Deva Premal dalam lagunya Tumare Darshan.

 

Tadi sore, ketika kepala penat karena tugas kuliah, aku memutar lagu itu berulang kali. Terasa nikmat sekali, serasa melayang, apalagi sambil menghayati syairnya:

“Tumare darshan ki bela, ye mausam raas rachane ka (Saatnya telah tiba dimana aku akan menemuiMu dan menari bersamaMu), Liye ullas ki sanse, samay masti me jine ka (Dengan menghirup kegembiraan, kinilah saatnya hidup dalam kebahagiaan yang sempurna)”

Sentiment-ku sebagai muslim tiba-tiba muncul, sepertinya akan lebih nikmat jika lagu ini ditambahi backing vocal yang melantunkan bacaan tahlil “laa ilaha ilallah” secara ritmik, seperti yang sering kita dengar di pengajian tahlilan di kampung-kampung.

Akupun mencobanya, dan…….nikmat sekali.

 

Saat itulah ada rasa ingin menari dan berputar…..

seperti para Darwis,

bersama Rumi.

 

Selebihnya, ada rasa dingin dan damai

  

*******************&&&&******************

 

Aku teringat ketika di pesantren dulu, pesantren yang mengaku netral tapi semua pengurusnya orang Muhammadiyah. Pengasuhku yang Muhammadiyin agak alergi dengan yang namanya tahlilan. Suatu saat kami dihadapkan pada situasi dimana kami harus menghadiri acara yasinan dan tahlilan. Karena agak alergi, pak pengasuh tidak ikut mengucapkan kalimat tahlil yang sedang dikumandangkan, tapi, entah ia sengaja atau tidak, tubuhnya ikut bergerak kanan-kiri mengikuti ritme bacaan tahlil yang membahana. Rupanya, meski dia bisa menerima sikap anti tradisi tahlilan, namun dia tetap tidak bisa menolak nikmatnya ritme tahlil.

Aku teringat pula masa kecil di kampung kakekku, di kaki gunung Merapi. Ketika Muhammadiyah belum bercokol disana, kampung itu NU banget. Momen yang tak bisa kulupa adalah apa yang mereka sebut wiridan. Tradisi itu tak bisa kulupa karena wiridan adalah bagian paling menyebalkan bagi seorang anak yang legi seneng bermain sepertiku. Tak pelak lagi, ketika wiridan dimulai aku segera merengek mengajak ibuku pulang. Anak mana yang tidak bosan mengikuti wiridan yang dilaksanakan dari selesai maghrib sampai menjelang ‘isya? Lama banget kan.

Tapi saat ini, malah ada kerinduan untuk mengikutinya. Ada kerinduan pada tahlilan, kalimah-kalimah thoyibah yang tak sepenuhnya kupahami maknanya, namun tetap merindukan karena kenikmatan atsmosfirnya. Aku rindu bacaan-bacaan kalimat thoyibah yang dibaca secara ritmik dan bisa dinikmati sambil merem. Antara ngantuk dan jaga, antara sadar dan lelap, antara ada dan sirna.

Mungkin itulah rahasia mengapa orang-orang di kampung justru lebih teduh pandangannya; karena ada metode relaksasi yang mentradisi. Sehingga mereka bisa menjadi orang yang santun, tulus, ramah dan tepo seliro (tolerance). Tapi orang-orang sekarang, mengaku ulama, mengaku ustad, merasa ngerti agama, tapi garang-garang kayak rampok.

Sedih………

Senilai 500 juta rupiah, diantar susah payah. Meski dikatakan sebagai wujud kepedulian dan etika kemanusiaan, namun jumlah itu terlampau kecil untuk bangsa sebesar Indonesia. Jumlah itu hanya setara dengan dana yang tanpa sadar digelontorkan seorang ABG kaya untuk memodifikasi mobil kesayangannya supaya menang turnamen modifikasi di Jakarta. Dana itu tak ada apa-apanya jika dibandingkan korupsi seorang anggota dewan Daerah, dana segitu juga cuma setara dengan harga sebuah mobil yang belum bisa disebut mewah. Dana segitu terlalu sedikit, mungkin dana itu cerminan kemampuan sebuah bangsa yang rakyatnya sedang pailit, atau memang terlalu pelit.

Ada yang menawarkan bantuan lain, nyawa. Ratusan orang telah mendaftar menjadi mujahidin, berperang fii sabilillah katanya. Berbekal prestasi juara pencak silat tingkat RT, Ali berniat mendaftar diri siap mati syahid. Ia cukup iri dengan beberapa rekan yang mengaku alumni gemblengan Afghanistan. Namun semangat jihadnya memang tak terkalahkan. Saya miris melihatnya, mampukah jurus pencak silat menepis kecepatan timah panas yang sepersekian detik? Mampukah ilmu tenaga dalam warisan si Jampang dan si Pitung meredam dentuman meriam, roket dan tank-tank Israel? Mampukah taktik dan strategi perang bukit melawan teknologi pengawas dengan citra satelit? Saya miris melihatnya. Tentu saya tak perlu bertanya, sebab saya hanya akan dianggap tak beriman kukuh, pengecut, penakut, tak percaya mukjizat dan sebagainya. Mereka tentunya akan menjawab bahwa Allah akan menolong hambaNya, bahwa Allah akan menurunkan pasukan malaikat berkuda putih yang akan melibas habis serdadu dan peralatan militer Israel.  Ada baiknya saya tak perlu bertanya.

Tapi, saya yakin, banyak yang bingung bersikap, tak tahu bagaimana cara membantu. Akankah merelakan jiwa ke medan laga, atau transfer rekening menyumbang ke palestina, atau cukup disini memanjat doa? Setidaknya dua yang terakhir adalah wajib, sedang yang pertama, tampaknya masih ada alternative lain. Tentunya seseorang tidak perlu kesana sekedar modal nekad menuruti letupan emosi, karena kemungkinan menang melawan serdadu terlatih dengan peralatan canggih memang tipis. Tentu ini bukan pesimisme, hanya sebuah nalar sederhana.

Saya tertarik ketika sekumpulan hacker membobol situs-situs penting dan resmi milik Israel sebagai bentuk kepedulian mereka. Saya juga tertarik ketika boikot produk dilakukan di Malaysia,mungkin ini juga bagian jihad mereka. Juga demonstrasi yang terus marak, itu juga bentuk bantuan penting meski tak langsung berefek. Setelah bantuan dana dan doa kita ulurkan, saya dan anda tentunya perlu menambah satu sumbangan lagi, semampu, sebisa, sesuai keahlian kita.

Day 13

Semua tahu ini tak mudah berakhir. Mungkin tak akan. Israel sebenarnya tak butuh alasan, tak perlu alibi. Israel tak segagap Bush yang berkilah memburu teroris, melucut nuklir, dan menegakkan demokratisasi di Timur Tengah. Yang dibutuhkan Israel hanyalah bedil yang tetap terisi, langu mesiu tetap meletup bertalu, dan pesawat tempur tetap ngawur.

Israel yakin warga dunia yang besar ini tak akan berbuat apa-apa, paling-paling mengutuk, berdemo, aksi teatrikal, bakar bendera dan patung, dan berbagai kepolosan lain yang tak berarti apa-apa. Bagi Israel warga dunia hanyalah Goliath yang telah ditaklukkannya. Israel tak perlu malu-malu kucing seperti Bush, Israel memang si kecil bernyali besar. Mirip David. Tapi kini si kecil David makin bertingkah, kian lupa diri, yang diingat cuma ambisi.

Sebagai saudara sebapak lain ibu, orang Arab telah lama jadi seteru. Ini adalah perseteruan saudara tiri berebut warisan bapak mereka, Abraham. Israel mengunyah saudara sendiri tiap harinya. Ratusan jiwa ditelan mentah, ribuan lainnya dibiarkan meradang. Si kecil David merompak bantuan pangan dan medis, meruntuhkan terowongan melantakkan jalanan. Mengapa si kecil David demikian bengis?

Karena dia punya ketapel besar, selain pesawat tempur, tank, dan rudal, arsenal nuklir di Israel sudah cukup, bahkan yang ada di Amerika juga titipan milik Israel, termasuk pula yang di India jika memang ada. Sementara Iran dan Korut belum bisa dibilang punya. Jadi, tidak ada yang bisa menghentikan ini semua.

Israel memang kecil, namun cengkeramannya terlampau kuat, dia kokoh, tak bergeming di usik lembing, resolusi DK PBB pun cuma dipandang sebagai bualan, hanya omong kosong….cuma selongsong kopong

Semakin hari harusnya penduduk bumi makin ngerti, bahwa, ini bukan perang agama, bukan perseteruan politik semata, ini sudah diluar batas kewajaran di zaman yang konon beradab, ini sebuah sikap anti-manusia; mungkinkah Israelists itu memang bukan manusia? Saya teringat ucapan gadis mungil bernama Basmallah dalam documenter bertajuk Fitna kreatifitas Geertz Wilder, mungkin sebutan apes and pigs memang pantas disandang Israelists. Saya ingin sekali tidak percaya stigma ini, tapi kenapa kini aggressor Israel malah membuktikan bahwa hal itu benar adanya?

Israel attack to Palestine, Day 7^th

by Erham Budi Wiranto

Suwardi Endraswara mentions several Javanese nomenclatures that influence people even in political affair. “Deso Mowo Coro, Negoro Mowo Toto” means village has its tradition, state has its regulation. Traditionally, it is often interpreted as an acknowledgment that diversity is alright because each village may has different tradition, but the state has the rule to manage all diversities. However, to me, it is also implies that socio-culturally there are two sides absolutely different; a village or country (deso) as an inferior, simple, and weak, on the one hand, and a state (Negoro) which is often represented by city as the superior, complex, and strong, on the other hand. The nomenclature also implied to the distinction between wong gedhe and wong cilik. Wong gedhe are those who have high status in society such as aristocrat, noble, and rich man. Wong cilik are ordinary people or lay person. Wong gedhe has a duty to “ngemong” (take care) wong cilik, that’s why sometimes they called pamong (shorthand of “pangemong”, someone who takes care other). While, the duty of wong cilik is wiradat ombyoking kahanan (follow the progress or change of world), thorough in work, and give a contribution to defend the country/state. Hierarchical status in Javanese society was a value that usually influences people personality, including rulers and president.

Hierarchical relationship in Javanese culture places the lay people in the inferior position. Lay people are prisoner of this cultural value. It is because there so many ethical value that seen as right, normal and good values but misused by wong gedhe to exploit wong cilik. Suwardi Endraswara mentions concept of ewuh pakewuh that means be polite to other especially to elders and wong gedhe. Actually, it is very good teaching in Javanese tradition, but the application of this value is often not good. For example an official would not criticize the director even the director doing something wrong. Whatever the reason, criticize the director is impolite. Therefore, wong cilik just always said sendhika dhawuh (yes sir, I will do it) when the boss ask him/her to do some jobs, even evil job. Wong cilik will never against the boss because he realizes the Javanese hearsay Asu gedhe menang kerahe, those who more powerful must be win. Therefore, based on ewuh pakewuh reason, an official will always follow the director covet without a protest. Even, some official will not do anything when they know that the director practice corruption, because they feel pakewuh. The other reason is because Javanese have concept of mikul dhuwur mendhem jero that means give highest respect and keep another’s secret. Javanese people will already respect his boss although the boss doing something incorrect. Even they will protect and keep his boss secret. That is why corruption can strongly root in Indonesian culture.

In my opinion, Javanese culture is good and humble, however the higher class in Javanese society often use tradition to justify their action, even though that action is dishonest. Perhaps that is the reason why Javanese people are “smart” to defend their supremacy. For long time, Indonesia led by Javanese president (except Habibie). One factor, I think, is because some Javanese misuse their traditional value to take benefits in their policy. The facts seem like proving what Thomas Stamford Raffles said that although Javenese people are sensitivist, but actually Javanese are also ambitious to get power and prestige.

 

The purpose of just war theory, therefore, was not to rationalize violence,

but to limit its scope and methods.

(Richard McBrian)

 

Introduction

Human history is overwhelmed by a number of wars. Each war has their own reason whether it religious based interest or pure political matter.[1] It was commonly acknowledged that the most of these wars were bloodshed. However, have those wars gone on a just way or not, is the most important question to answer. If the answer is “no” (means at least not all wars are just), we need a theory which will be applicable for every people, every country, and every religion in order to prevent unjust war which still possible to come in the future. The Just War Theory perhaps is the most required solution for this notion.

To understand Just War Theory, I will explore the origin of this theory, the meaning of the just war and how it would be affected, and a brief comparative view with Islamic resources according to this theory.

 

The origin of Just War Theory

Before talking more about how the Just War Theory has been defined and applied, this paper will overviews historically the origin of Just War Theory. According to Lloyd Steffen, the origin of Just War Theory could be traced back to the Roman era in which Cicero, a Roman patriot, gave a formula of this matter. Cicero stated :

“Although reason is characteristic of men and force of beast, you must resort to force if there is no opportunity to employ reason. Therefore, wars should be undertaken only so that one may live in peace without wrongdoing”[2]

In addition, he derived his idea into two rules; the rule to judge justifiability of war (jus ad bellum) and the rule to judge the morality of certain practice in war (jus in bello). Cicero’s statement can be understood as an early voice which said that the purpose of war must be to wage peace, and that a war could be only done under the right causes.

St. Augustine, well known as an anti-war man, captured and extended Cicero’s idea. He penetrated Ciceronian Just War idea into the moral teaching of Roman Catholic Church. He mainly stated that the public authorities such as church and state, has responsibility to pursue justice. He also mentioned some requirements in using force, they are right authority, just cause, and right intention. Then, the idea of JWT was also strengthen more and more by other peoples like Gratian and Raymond of Pennaforte in twelfth century.

 In 13^th century, Thomas Aquinas offered idea of self-defense which would be known as “just cause” idea later.  After him, the idea of “noncombatant immunity” took place. This idea is developed by Spanish Scholastics Victoria and Suarez, and Protestant Dutch Theologian Hugo Grotius in 16^th-17^th century. Just War Theory is already playing its significant for today. Both secular and religious authority accepted this idea. Particularly in political feature, this is often used by policy makers, political leaders and military leaders.

Just War Theory has appeared and grown in western culture. It was cultivated by Church for long time. The framework of “Peace of God” and “Truce of God” were also the evident that Church has played a great role on it.[3] It also has given a creedal status from Protestant Reformation.[4] This theory is become broader and more applicable in the effort of wage the peace all over the world

What do we mean by Just War Theory

            Just War is the shorthand of justifiable war which plainly means that all practices in the war are definitely virtuous.[5]  The intention of Just War itself is to resist injustice, violence and evil. Although some pacifists claimed that war is an expression of evil, Just War still doesn’t refute that war is actually needed in certain situation. What Just War Theory means is how to make limitation or how to build a method which will diminish destructive impact of war or use of force. Obviously, Just War Theory still believes that non-violence is already the best solution. However, the war as a final choice requires to be supervised by moral perspective. That is the reason why the theory comes out.

Just War Theory does not exist to justify war but to frame rational debate on seeking the best way to handle the problem. In order to that, the related information to the problem must be flow honestly. The result of this rational debate is might be the decision to wage war; however, as the rational and responsible choice, this decision must be taken after concerning some criteria.

            A contemporary formulation of this theory lists some criteria which were derived from jus ad belum criteria. They were that just war must be permitted by competent and legitimate authority, the cause must be just, has the right purpose, use force only as the last resort, has reasonable hope that war will be success, and must preserve values that otherwise could not be preserved during war.[6] In addition, there are also two criteria which are reflected from jus in bello tradition; noncombatants must be protected and the purpose of use of force is to restoring peace. These criteria restate that Just War Theory is a model of moral thinking that avoids extremes and seeks a middle ground on the basis of moral presumption, and that presumption is by life-affirming.

            Just War Theory is neutral theory. It also differ from Holy War because Holy war has a transcendent validation that is known by revelation, gives no right for adversaries, provide no mediation or compromise, and believes that win or lose are less important.[7]

                       

Just War Theory in Islamic Tradition

Although come from the some source, the concept of war in Islam can be understood differently. Militant Moslem believe that war in islam is covered in the concept of Jihad. Jihad as is believed by militant is holy war which permitted to do both offensive and defensive situation. This concept is motivated by Moslem obligation to ‘amar ma’ruf nahiy munkar, “command good and forbid evil.” According to them, the Islamic territory (dar al-islam) has to conquer the territory of infidel (dar al-kufr) to establish the rule of God.[8]

In contrary, there are also some Moslems who believe in more moderate interpretation on war concept in Islam. They prefer claims that war can only be done when Moslem community under repression or when they driven from their house just only because they practice Islamic teaching. Therefore, it is more a self-defense than assaulting other.

There are some criteria of Just War in Islam. War only be permitted when Moslem under tyranny and if they driven from their house (QS: 22:39-40), do not transgress limit during war, combat just only for God not to take revenge, violence must be proportioned, do not harm civilian noncombatant, women, slaves, the environment, the elderly (QS. 2:190). Open the compromise to peaceful solution, war is only the last choice (Q.S: 8:59). Forgive the enemy or oppressor (QS. 2:237)

 

Conclusion

            Just War Theory has appeared and grown in western culture is become the common, rational, and neutral value in every context. Just war theory is not the justification to wage war but the moral perspective that limit the destruction and the effort to restore peace. In Islamic context, Just War Theory is mentioned in many passage of Koran that states clearly that no violence will be permitted except if Moslems are under tyranny.

---

[1] John H. Yoder, When War Is Unjust: Being Honest in Just-War Thinking (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1984). p. 26

[2] Lloyd Steffen, The Demonic Turn: The Power of Religion to Inspire or Restrain Violence (Cleveland: Pilgrim Press, 2003). p. 235. Llyod took Cicero’s statement that mentioned in his treatise De Officis.

[3] John H. Yoder, p. 24.

[4] John H. Yoder, p. 33

[5] John H. Yoder, p. 30.

[6] Lloyd Steffen, p. 243.

[7] John H. Yoder, p. 28.

[8] Mohammad Iqbal Ahnaf, “Jihad, Just War and Non-Violent Struggle,”http://www.emu.edu /ctp/journal/1/ahnaf.pdf. p. 59

 

According to Abdullahi Ahmed An-Naim, the idea of Islamic state is not sufficient to be applied in every country. It noticed by the fact there was discrimination between Moslem and non-Moslem in Sudan, in which Islamic jurisprudence has been applied. Beside that, discrimination between women and men was also happened there.[1]

 

Kautsar Ashari Noor mentioned another example of unpleasant effects of Islamic State. Kautsar said that Taliban regime in Afghanistan has seized freedom in the name of religion, shari’a, and god. In September 27, 1996 through Shari’a Radio Station, Taliban regime announced a decree that the contents was asking Afghanistan peoples to follow law of Shari’a. The decree contains some unequal rules to gender, life’s expression, and human relationship. Women were not allowed to go to work outside their house. When women have activities outside their home, they must used burqa (duster which cover all of women’s body). Women were also prohibited of using lipstick and cosmetics, and didn’t permit to have a conversation with men whom not her family. Men didn’t allow using shirt and tie; they have to use Afghanistan traditional dress. Taliban regime also separated public transportation between men and women. Even, the regime also would punish people who didn’t do shalat (praying). In September 28, 1996, Taliban regime announced more restriction. People didn’t permit on selling underwear, taking human and animals photograph, recording wedding ceremony or other events, listening music, and giving non-Islamic name to babies. The decree also oppressed non-Moslem. For example, Jews and Hindu have to use yellow dresses in daily life; they didn’t permit to use other color. Even, they also have to put out a yellow flag in front of their houses. Some examples above prove that Islamic state is really unfair to be applied in this world, and in this modern time.[2]

 

Islamic states have practiced unequal treatment to their citizens. In my opinion, ruler in Islamic state did not really concern whether their policy is just or not. They only think about is their policy appropriate to religious law or not. They claimed that everything mentioned in holy books must be right and just even though people think it different and oppose it. Thus, ruler interpret the sacred text and fixed their interpretation as a positive law. This kind of claim is really subjective, because the rule was only product of ruler’s interpretation. Unfortunately, they also laid the responsibility of their law to god, because they claimed that their rule is the law of god. Related to this issue, An-Naim also said that the view of an Islamic state to enforce Shari’a is based on false claim, because any shari’a principle that is enforced by the state only represents the view of the ruling elite and becomes the political will of the state rather than religious law of Moslem.[3]

---

[1] Abdullahi Ahmed An-Naim, “Political Islam in National Politics and International Relation” Peter L. Berger, The Desecularization of the World; Resurgent Religion and World Politics (Michigan: Grand Rapids, 1999), p. 108.

[2] Kautsar Azhari Noer, Merengkuh Kebebasan di Tengah Ancaman Fanatisme (paper of seminar “Jaringan Islam Kampus Yogyakarta”, presented in Kaliurang  June 10, 2007), p. 1. Kautsar Azhari Noor is a professor of State Islamic University “Syarif Hidayatullah” Jakarta and lecturer of Paramadina University Jakarta.

[3] Abdullahi Ahmed An-Naim, Islam and the Secular State; Negotiating the Future of Shari’a (Harvard University Press, 2008), p. 261

Seperti biasa, menu Islami berjejalan di ruang publik tatkala Ramadhan datang. Namun ada keluhan tak terucap ketika kaum minoritas terpaksa menerima menu serba Islami itu di tabung kaca ajaib mereka.

Dari sinetron sampai kuis dan lawak disuguhkan dengan bandrol “spesial Ramadhan.” Tidak ketinggalan berbagai iklan menyeruak ke ruang publik yang dengan santunnya berujar “jadikan Ramadhan anda penuh makna dengan……….(dari kecap, pasta gigi, obat mag, sampai sarung).”

Masih untung jika televisi memberikan kajian keagamaan. Akan sangat beruntung pula (meski sedikit langka) jika kajian keagamaan yang diberikan benar-benar membumi dan menawarkan wisdom and freedom dan bukan profokasi atau stagnansi berfikir belaka.

Sajian yang melulu Islami ternyata membuat jengah umat bukan Muslim.  Mereka yang punya parabola atau berlangganan indovision dan semacamnya mungkin bisa dengan mudah mengelak dari mainstream. Namun jika tidak punya, maka mereka tak akan punya pilihan. Mungkin orang-orang yang jengah dengan menu-menu Islami di televise (termasuk saya, dengan sedikit pengecualian) akan menyalahkan sana sini.

“Huh… gara-gara Ramadhan!”

“Huh… mentang-mentang Muslim mayoritas!”

Dan berbagai sungutan lainnya.

Tapi benarkah Ramadhan dan Muslim yang harus disalahkan?

Saya sebagai Muslim, sebenarnya tidak begitu butuh maraknya program Ramadhan yang dihidangkan di televisi, kecuali kajian tertentu (ah… jadi kangen ma pak Quraish Shihab). Dan mungkin cukup banyak orang yang berpandangan begitu. Namun Stasiun televisi selalu membaca momen. Ramadhan merupakan bulan dimana setiap Muslim berusaha mendekatkan diri pada Tuhannya. Itu dibaca oleh media. Lalu mereka memfasilitasi kebutuhan itu dengan mengemasnya sedemikian rupa. Tujuannya agar menarik perhatian umat Muslim. Jika sebuah program banyak menyedot minat umat Muslim (ratingnya tinggi), automatically, tuan-tuan pengiklan akan berebut kapling buat nampang. Dibandrol tinggi sekalipun, mereka tetap mau beli.

Siapa yang untung? Of course stasiun televisi dan advertiser atau para pengiklannya (banyak diantara mereka non-Muslim juga kan?). Umat Islam justru jadi korban kapitalisme berkedok agama. Apalagi orang Indonesia dikenal sangat konsumtif, sudah pasti jadi sasaran empuk untuk dimingi-imingi biar lebih konsumtif lagi. Silahkan survey di setiap keluarga Muslim, rata-rata pengeluaran bulanan mereka akan meningkat tajam ketika Ramadhan tiba. Padahal seharusnya mereka justru lebih berhemat karena intensitas makan dan aktifitasnya berkurang.

So, meskipun program Islami di televisi berjubal-jubal selama Ramadhan, korban utamanya tetap umat Muslim juga. Kita yang minoritas (umat non-Muslim dan umat Muslim yang tidak suka dengan berjejalnya menu acara Ramadhan) boleh saja menggerutu, tapi tak perlu menjadikannya sebagai alat saling caci. Ini semua kan cuma permainan uang. Mendingan kita ambil sisi baiknya, bagi non-Muslim, anggap saja sajian TV Ramadhan sebagai kursus kilat mengenal tradisi Islam yang warna-warni itu. Bagi orang-orang malas seperti saya, tentunya jadi lebih punya alasan untuk mematikan televisi, bukan hanya agar ibadah Ramadhannya lebih khusyu’ dan tak terganggu menu amburadul itu, tapi juga biar lebih hemat listrik, he..he.